Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril, Rabu (13/5/2026) menyusul munculnya berbagai laporan pembubaran pemutaran film di sejumlah daerah. Menurut dia, tindakan pembubaran yang terjadi lebih berkaitan dengan persoalan administratif di tingkat lokal dan bukan merupakan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat.
"Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut," ujar Yusril.
Ia menjelaskan, pembubaran yang terjadi di beberapa lokasi kemungkinan dipicu persoalan teknis dan administratif terkait penyelenggaraan acara. Karena itu, Yusril meminta publik tidak langsung menyimpulkan adanya kebijakan negara yang membatasi pemutaran film dokumenter tersebut.
Polemik mengenai film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mencuat setelah sejumlah agenda nobar dan diskusi dilaporkan dibubarkan di beberapa kampus serta kafe. Peristiwa itu kemudian memicu perdebatan publik terkait kebebasan berekspresi, ruang diskusi akademik, dan kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Yusril menilai kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang menjadi salah satu tema dalam film tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan maupun kritik terhadap kebijakan publik selama dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Meski demikian, Yusril mengakui judul film tersebut terkesan provokatif dan berpotensi memunculkan beragam penafsiran di tengah masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar publik tidak hanya terpaku pada judul tanpa memahami keseluruhan isi film.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah