Diduga Belum Lunasi Pembayaran Lahan Rp1,6 Miliar, PT DPM Dipersoalkan Warga Dairi
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
JELAJAHNEWS.ID -Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril, Rabu (13/5/2026) menyusul munculnya berbagai laporan pembubaran pemutaran film di sejumlah daerah. Menurut dia, tindakan pembubaran yang terjadi lebih berkaitan dengan persoalan administratif di tingkat lokal dan bukan merupakan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat.
"Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut," ujar Yusril.
Ia menjelaskan, pembubaran yang terjadi di beberapa lokasi kemungkinan dipicu persoalan teknis dan administratif terkait penyelenggaraan acara. Karena itu, Yusril meminta publik tidak langsung menyimpulkan adanya kebijakan negara yang membatasi pemutaran film dokumenter tersebut.
Polemik mengenai film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mencuat setelah sejumlah agenda nobar dan diskusi dilaporkan dibubarkan di beberapa kampus serta kafe. Peristiwa itu kemudian memicu perdebatan publik terkait kebebasan berekspresi, ruang diskusi akademik, dan kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Yusril menilai kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang menjadi salah satu tema dalam film tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan maupun kritik terhadap kebijakan publik selama dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Meski demikian, Yusril mengakui judul film tersebut terkesan provokatif dan berpotensi memunculkan beragam penafsiran di tengah masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar publik tidak hanya terpaku pada judul tanpa memahami keseluruhan isi film.
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah
Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap p
Ekonomi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara untuk mendukung
Daerah
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan
Daerah
Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 29 kabupaten/kota di Sumatera Utara hingga pertengahan Juni 2026 masih tertunda.
Daerah