Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Jaksa menilai pelaksanaan pengadaan perangkat tersebut menimbulkan kerugian negara yang mencapai Rp2,18 triliun. Nilai kerugian itu disebut berasal dari dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan pengelolaan anggaran program digitalisasi pendidikan.
Meski demikian, proses persidangan masih berlangsung dan belum memasuki tahap putusan akhir. Majelis hakim masih akan mendengarkan agenda pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa sebelum mengambil keputusan hukum atas perkara tersebut.
Kasus yang menyeret mantan Mendikbudristek itu menjadi perhatian luas masyarakat karena berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan dalam jumlah besar serta program transformasi digital yang sebelumnya menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah.
Sejumlah pihak juga menyoroti dampak kasus tersebut terhadap kepercayaan publik terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan. Di sisi lain, kubu Nadiem menegaskan akan menghormati proses hukum yang berjalan dan berupaya membuktikan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook itu dijadwalkan masih berlanjut dalam beberapa pekan ke depan dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan tim kuasa hukum sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis.(jn/**)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah