JELAJAHNEWS.ID -Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) pada 27 April 2026 untuk memberikan keterangan terkait penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di wilayah tersebut.
Saat diwawancarai, Jumat (8/5/2026), Saiful menjelaskan bahwa pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan program beasiswa KIP di Sumatera Utara.
"Benar, saya dimintai keterangan serta data terkait penyaluran beasiswa KIP di Sumatera Utara," ujar Saiful.
Di hadapan jaksa, ia memaparkan data penerima beasiswa KIP yang saat ini berjumlah 5.048 mahasiswa yang tersebar di 165 perguruan tinggi di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
Saiful menjelaskan, LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan maupun penentuan mahasiswa penerima beasiswa KIP. Peran lembaga tersebut terbatas pada verifikasi data yang diajukan oleh perguruan tinggi.
"LLDIKTI tidak mengelola dana dan tidak menentukan penerima beasiswa. Kami hanya melakukan verifikasi data usulan dari perguruan tinggi sebelum diteruskan ke pusat," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah