Dugaan Skandal Seksual di Ponpes Pati Pelanggaran HAM Berat

"LPSK harus memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban, serta menjamin rehabilitasi sosial jangka panjang. Koordinasi dengan aparat penegak hukum harus terus dilakukan agar proses peradilan benar-benar berpihak pada korban," tegasnya.

Selain itu, Mafirion mendorong Komnas HAM dan lembaga perlindungan anak melakukan investigasi independen untuk memastikan seluruh fakta terungkap secara transparan. Ia juga meminta Komnas Perempuan dan KPAI mengawal proses hukum agar berjalan dengan perspektif perlindungan anak dan korban kekerasan seksual.

Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, guna mencegah terulangnya kasus serupa.

"Komnas Perempuan dan KPAI harus memastikan proses hukum berjalan transparan dan berperspektif perlindungan anak, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan agar kasus seperti ini tidak terulang," ujarnya.

Mafirion turut mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku guna memberikan rasa keadilan bagi korban serta efek jera.

"Saya menuntut negara hadir secara nyata, cepat, dan terkoordinasi. Sebagai wakil rakyat, kami berdiri bersama para korban dan menuntut keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Tanpa keterlibatan aktif lembaga negara, korban akan terus berada dalam posisi rentan," pungkasnya.(jn/**)