LLDIKTI Wilayah I Sumut Tegaskan Penyaluran KIP Sesuai Juknis
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang akibat kasus investasi bermasalah. Dari total tersebut, baru sekitar Rp7 miliar yang berhasil dikembalikan, sementara sisanya belum jelas keberadaannya.
Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan mantan pejabat Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Kas Aek Nabara, Andi Hakim, yang disebut menawarkan skema deposito tidak resmi dengan iming-iming bunga tinggi kepada para nasabah, termasuk pihak gereja.
Dana yang terdampak bukan sekadar angka besar, melainkan hasil simpanan kolektif umat melalui Credit Union Paroki Aek Nabara. Selama ini, dana tersebut menjadi penopang kebutuhan hidup masyarakat, seperti biaya pendidikan, modal usaha kecil, hingga kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga:
"Kami hanya ingin kejelasan. Dana itu sangat berarti bagi kehidupan kami sehari-hari," ujar salah satu umat yang enggan disebutkan namanya.
Frater Paroki Rantau Prapat, Fritz Prasetyo, menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini. Ia menyebut adanya indikasi yang perlu didalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.
"Ada indikasi yang perlu didalami lebih lanjut. Kami berharap proses hukum berjalan terbuka dan adil," kata Fritz, Jumat (10/4/2026).
Di tengah proses tersebut, beredar informasi mengenai adanya permintaan agar kasus ini tidak disebarluaskan melalui media sosial. Namun, sejumlah pihak menilai keterbukaan informasi justru menjadi kunci agar penanganan perkara berlangsung objektif dan akuntabel.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cerdas menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di Kota
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi mas
Daerah