Tindak Lanjuti Aspirasi Demonstran di Senayan, DPR Siap Fasilitasi Dialog Mahasiswa dengan Pemerintah
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada proyek digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) justru memperkuat dakwaan penuntut umum.
Pernyataan tersebut disampaikan Roy Riady usai persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026). Sidang hari itu beragenda pemeriksaan saksi dan ahli yang meringankan bagi terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam.
Menurut Roy, meskipun saksi dan ahli dihadirkan oleh pihak terdakwa, sejumlah keterangan yang muncul di persidangan justru mendukung konstruksi perkara yang diajukan oleh jaksa.
"Fokus pembuktian tertuju pada peran Ibrahim Arief sebagai konsultan atau tim teknologi yang diduga menyusun serta mengarahkan kajian teknis berdasarkan arahan dari Terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Hal ini memperkuat keyakinan kami bahwa unsur penyertaan terdakwa dalam tindak pidana dapat dibuktikan secara hukum," ujar Roy Riady.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan Ibrahim Arief menjadi salah satu poin penting dalam membuktikan adanya dugaan kerja sama atau peran aktif dalam proses pengadaan yang bermasalah tersebut.
Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (9/4/2026) dengan agenda pemeriksaan para terdakwa. Tiga terdakwa, yakni Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih, dijadwalkan saling memberikan keterangan dalam persidangan tersebut.
Roy menegaskan bahwa setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, pihaknya akan segera menyusun requisitoir (surat tuntutan) dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.
"Kami akan menyusun tuntutan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk mempertimbangkan seluruh alat bukti serta kondisi yang relevan bagi masing-masing terdakwa," kata Roy.
Berdasarkan jadwal persidangan, pembacaan surat tuntutan terhadap ketiga terdakwa direncanakan berlangsung pada Kamis pekan depan.
JPU juga menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara transparan dan profesional guna memastikan proses hukum berjalan adil.
Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan nasional.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh p
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi dokter muda peserta Uji Kompetensi
Politik
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan
Peristiwa
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah
Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap p
Ekonomi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara untuk mendukung
Daerah
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum