RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah pemilihannya, Sumatera Utara. Ia menyebut wilayah tersebut telah memasuki fase darurat narkoba, ditandai dengan meluasnya peredaran hingga menyasar berbagai lapisan masyarakat tanpa mengenal usia maupun lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Mangihut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
"Sekarang bukan lagi manusia yang mengejar narkoba, tetapi narkoba yang mengejar semua lapisan masyarakat. Anak-anak SD, lansia, bahkan di lingkungan tempat ibadah pun sudah terpapar. Ini sangat mengerikan," ujar Mangihut.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama dalam pemberantasan narkotika tidak semata terletak pada regulasi, melainkan pada lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan yang ada. Menurutnya, meskipun revisi Undang-Undang (UU) Narkotika dan Psikotropika diperlukan, implementasi di lapangan tetap menjadi faktor penentu keberhasilan.
"Kalau komitmen aparat tidak kuat, sebaik apa pun undang-undang kita ubah, hasilnya akan tetap nol. Undang-undang kita sebenarnya sudah cukup baik, meskipun ada kekurangan," tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Selain itu, Mangihut juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkoba. Ia menyebut fenomena ini bukan lagi sekadar isu, melainkan telah menjadi kekhawatiran nyata di tengah masyarakat.
"Di mana-mana, ini bukan cerita bohong lagi. Semua para pengedar ini adalah orang dari anggota Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkoba)," katanya.
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik