Naik Kereta Makin Sat-Set, BTN Hadirkan Pembayaran Digital di Loko Café dan Restoran KA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masih banyak jaksa lain yang memiliki integritas dan mampu bekerja secara profesional. Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Masih banyak jaksa yang baik dan mampu memperbaiki kinerja. Namun, kita tetap mendukung pemberantasan korupsi yang benar, bukan yang dilakukan secara asal-asalan hingga menimbulkan kegaduhan," ucapnya.
Hinca juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut ditarik untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
"Jadi, kalau ditanya, ya copot. Masih banyak yang baik dan memahami kasus ini. Termasuk semua yang terlibat, tarik saja agar proses berjalan dengan baik," tegasnya.
Ia berharap polemik yang terjadi tidak berlanjut pada persidangan berikutnya dan proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan.
"Saya berharap sidang besok sudah tidak ada lagi masalah," pungkas Hinca.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah