Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masih banyak jaksa lain yang memiliki integritas dan mampu bekerja secara profesional. Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Masih banyak jaksa yang baik dan mampu memperbaiki kinerja. Namun, kita tetap mendukung pemberantasan korupsi yang benar, bukan yang dilakukan secara asal-asalan hingga menimbulkan kegaduhan," ucapnya.
Hinca juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut ditarik untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
"Jadi, kalau ditanya, ya copot. Masih banyak yang baik dan memahami kasus ini. Termasuk semua yang terlibat, tarik saja agar proses berjalan dengan baik," tegasnya.
Ia berharap polemik yang terjadi tidak berlanjut pada persidangan berikutnya dan proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan.
"Saya berharap sidang besok sudah tidak ada lagi masalah," pungkas Hinca.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa