Naik Kereta Makin Sat-Set, BTN Hadirkan Pembayaran Digital di Loko Café dan Restoran KA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo. Desakan tersebut disampaikan menyusul polemik penanganan perkara yang telah menjadi perhatian publik dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan Hinca saat mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (30/3/2026), guna menyerahkan hasil RDPU Komisi III. Ia menegaskan bahwa kehadiran pihaknya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR, bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum.
Menurut Hinca, langkah tegas perlu segera diambil untuk menjaga marwah institusi kejaksaan sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Ia menilai penanganan perkara yang viral tersebut telah mencoreng citra lembaga.
"Karena ini mempermalukan institusi. Institusi kejaksaan harus kita jaga. Hanya beberapa saja yang kadang-kadang bertindak berlebihan," ujar Hinca.
Ia secara spesifik meminta agar Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dr. Renhard Harve Sembiring, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Dona Martinus Sebayang, serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona segera diganti. Keempatnya diketahui menangani perkara Amsal Christy Sitepu yang kini menjadi sorotan luas.
Hinca menilai, kasus yang telah viral dan mendapat perhatian publik tersebut tidak lagi layak ditangani oleh tim yang sama. Ia mendorong Jaksa Agung untuk mengambil langkah cepat dengan melakukan pergantian personel serta memberikan penanganan khusus terhadap perkara tersebut.
"Nah, menurut kami, karena ini sudah viral dan diketahui publik, bahkan telah dibahas di Komisi III, sebaiknya Jaksa Agung segera mencopot. Ganti, berikan penanganan khusus, dan dalami semua pihak yang terlibat. Kalau dalam istilah sepak bola, ini seperti mengganti pemain," katanya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah