JELAJAHNEWS.ID -Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara kembali menguak fakta baru. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (15/10/2025), oknum Bendahara PT Dalihan Natolu Group (DNG), Maryam, memberikan kesaksian mengejutkan mengenai aliran dana ke sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Maryam dalam kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Khamozaro Waruwu, mengungkapkan adanya aliran uang dari PT DNG kepada berbagai pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal (Madina), Elpi Yanti Harahap, sebesar Rp7,272 miliar.
"Berdasarkan catatan keuangan perusahaan, uang tersebut benar disalurkan," ujar Maryam di ruang sidang utama.
Selain kepada Elpi Yanti Harahap, Maryam juga menyebut nama-nama lain yang menerima dana serupa, yakni:
Mantan Kadis PUPR Sumut, Mulyono sebesar Rp2,38 miliar,
Mantan Kadis PUPR Kota Padangsidimpuan, Ahmad Juni sebesar Rp1,27 miliar,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bernama Ikhsan sebesar Rp1,5 miliar, dan
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
