DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Sumatera Utara secara resmi melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut. Langkah ini menandai tonggak awal keterlibatan aktif NCW dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan demokratis.
Ketua DPW NCW Sumut, Acong Sembiring, A.Md., S.H., yang hadir bersama Sekretaris Rudi Koto, menegaskan bahwa organisasi ini siap menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggara negara maupun kebijakan publik yang berpotensi menyimpang.
"Hari ini kita secara resmi melaporkan keberadaan NCW Sumatera Utara ke Kesbangpol. Kami siap memantau dan mengawasi kebijakan agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi," ujar Acong di Kantor Kesbangpol Sumut, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Kamis (25/9/2025) siang.
Menurut Acong, kehadiran NCW di Sumut diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial masyarakat. Ia menilai, penyalahgunaan jabatan dan lemahnya pengawasan publik sering menjadi akar dari maraknya praktik korupsi.
"Negara bisa hancur karena penyelenggaranya korup. Minimnya kontrol sosial juga menjadi penyebab utama. Maka kami hadir untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas," tegasnya.
NCW mengusung slogan "Mewujudkan Indonesia Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Menuju Masyarakat Adil dan Makmur". Melalui semangat tersebut, organisasi ini mengajak masyarakat untuk berani melaporkan tindakan korupsi di lingkungan masing-masing.
Sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi publik, NCW Sumut membuka kanal pelaporan melalui surat elektronik (email) di alamat dpwncwsumut@gmail.com. Acong memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius, tanpa membuka identitas pelapor.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik