JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Polda Sumatera Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Polda Sumut dan Forkopimda yang berani melakukan tindakan penegakan hukum. Ini patut menjadi contoh bagi polda lain di Indonesia. Dengan bersatunya Forkopimda, kita bisa bersama-sama menekan peredaran narkoba yang merusak generasi bangsa," ujar Sahroni, Jumat (22/8/2025),didampingi Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut (BNNP Sumut) Brigjen Toga H. Panjaitan, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajati) Harli Siregar.
Sahroni juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dunia malam dan tempat hiburan di Sumut. Menurutnya, keberadaan tempat hiburan tidak dilarang selama mengikuti aturan hukum. Namun, jika ditemukan penyalahgunaan narkoba, aparat harus bertindak tegas.
Baca Juga:"Tempat hiburan malam silakan beroperasi sesuai koridor hukum. Tetapi kalau ada indikasi narkoba, saya minta Kapolda bertindak tegas, tanpa pandang bulu, siapapun yang berada di belakangnya," tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses hukum yang ditangani Polda Sumut. Sahroni juga mengajak masyarakat dan media untuk berperan aktif mengawasi jalannya penegakan hukum agar tetap transparan dan akuntabel.
Seperti dikethui, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sekitar 10,49 persen penduduk Sumut terdampak penyalahgunaan narkoba. Data tersebut menjadi salah satu dasar penguatan sinergi penegakan hukum antara kepolisian, BNN, dan aparat penegak hukum lainnya.
Selain isu narkoba, Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan, Kamis (21/8/2025) juga mengingatkan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme tidak akan dibiarkan. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas memberi kewenangan pemerintah untuk mencabut izin badan hukum, izin operasional, hingga menjatuhkan sanksi pidana.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi