JELAJAHNEWS.ID -Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan sekitar 10,49 persen penduduk Sumatera Utara terdampak penyalahgunaan narkoba. Angka ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga untuk mempercepat pemberantasan narkoba sekaligus penanganan aksi premanisme.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba serta Penanganan Premanisme yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (21/8/2025). Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kemenko Polhukam, TNI, Polri, Kejaksaan, Kesbangpol, Satpol PP, dan pemangku kepentingan lain.
Asisten Pemerintahan Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan, sejumlah program telah dijalankan sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution. "Kita sudah membentuk tim pencegahan narkoba, merekrut 4.500 relawan di 19 kabupaten/kota, serta melibatkan tenaga pendidik untuk memberikan edukasi kepada pelajar," ujarnya.
Baca Juga:Ia menambahkan, tes urine dilakukan secara rutin, dan bagi yang positif narkoba diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Pemprov juga terus memperkuat program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di berbagai daerah.
Dari sisi fasilitas, Pemprov Sumut menyiapkan Rumah Sakit Lau Simomo sebagai pusat rehabilitasi baru bagi pecandu narkoba, serta membuka klinik penanganan di Rumah Sakit Jiwa.
Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam, Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan, mengapresiasi langkah Pemprov Sumut. Menurutnya, strategi ini menunjukkan keseriusan daerah dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. "Kami mengapresiasi langkah Gubernur dan Forkopimda yang menindak tegas, termasuk penertiban hiburan malam," katanya.
Selain narkoba, Desman menegaskan ormas yang terafiliasi dengan aksi premanisme juga tidak akan dibiarkan. Ia mengingatkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas memberi kewenangan pemerintah untuk mencabut izin badan hukum, izin operasional, hingga menjatuhkan sanksi pidana.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik