JELAJAHNEWS.ID -Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan sekitar 10,49 persen penduduk Sumatera Utara terdampak penyalahgunaan narkoba. Angka ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga untuk mempercepat pemberantasan narkoba sekaligus penanganan aksi premanisme.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba serta Penanganan Premanisme yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (21/8/2025). Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kemenko Polhukam, TNI, Polri, Kejaksaan, Kesbangpol, Satpol PP, dan pemangku kepentingan lain.
Asisten Pemerintahan Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan, sejumlah program telah dijalankan sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution. "Kita sudah membentuk tim pencegahan narkoba, merekrut 4.500 relawan di 19 kabupaten/kota, serta melibatkan tenaga pendidik untuk memberikan edukasi kepada pelajar," ujarnya.
Baca Juga:Ia menambahkan, tes urine dilakukan secara rutin, dan bagi yang positif narkoba diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Pemprov juga terus memperkuat program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di berbagai daerah.
Dari sisi fasilitas, Pemprov Sumut menyiapkan Rumah Sakit Lau Simomo sebagai pusat rehabilitasi baru bagi pecandu narkoba, serta membuka klinik penanganan di Rumah Sakit Jiwa.
Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam, Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan, mengapresiasi langkah Pemprov Sumut. Menurutnya, strategi ini menunjukkan keseriusan daerah dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. "Kami mengapresiasi langkah Gubernur dan Forkopimda yang menindak tegas, termasuk penertiban hiburan malam," katanya.
Selain narkoba, Desman menegaskan ormas yang terafiliasi dengan aksi premanisme juga tidak akan dibiarkan. Ia mengingatkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas memberi kewenangan pemerintah untuk mencabut izin badan hukum, izin operasional, hingga menjatuhkan sanksi pidana.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah