Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
BELAWAN- Gudang minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang berada dijalan pelabuhan Belawan,sampai detik ini masih berjalan dengan mulus.
Tak heran jika gudang penampungan CPO yang terletak tidak jauh dari markas Polres Pelabuhan Belawan, menimbulkan dugaan bahwa para oknum aparat yang berada di Polres Belawan seakan- akan tidak peka terhadap praktek usaha ilegal yang sudah berjalan cukup lama
Padahal kegiatan praktek CPO sudah jelas merupakan pidana murni yang telah diatur dalam pasal 317 KUHP tentang penggelapan. Bahkan praktek kencing CPO juga merugikan pihak perusahaan dan merugikan negara, karena sindikat distributor CPO ilegal tidak membayar pajak dan biaya retribusi lainnya.
Dari pantauan awak media pers jelajahnews.id dilokasi,selasa (29/04/2020) masih terlihat jelas beberapa truk tangki bermuatan minyak mentah kelapa sawit(CPO), yang berada disekitar area gudang tersebut sedang menurunkan muatannya yang berisi CPO, tanpa merasa takut ketahuan pihak perusahaan dan aparat hukum. Diduga CPO yang dicuri tersebut akan dijual kembali kepada pihak lain.
Menurut pengakuan salah seorang warga yang enggan namanya diketahui. \"Tidak tahu pasti apa yang menjadi alasan mengapa kegiatan ilegal tersebut tidak pernah tersentuh aparat penegak hukum,padahal kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jelas bisa dijerat hukum,\" ujarnya.
Disebutkan ,dalam hal kencing CPO tetap sulit untuk mengungkap perkara tersebut, karena membutuhkan laporan dari pihak-pihak yang dirugikan,mungkin saja hal ini yang menjadi alasan mengapa praktek tersebut masih berjalan lancar,karena belum ada pihak yang terkait CPO(Perusahaan) yang melaporkan kerugian akibat praktek distribusi CPO ilegal tersebut
\"Kita semua berharap perusahaan CPO dan pemerintah daerah harus menanggapi persoalan ini,dengan menepatkan orang untuk mensurvei dan mendata setiap truk CPO yang mendistribusikan komoditas itu,\" pungkasnya.
Ketika dikonfirmasi Kapolres Pelabuhan Belawan Akbp Dayan, awak media belum berhasil mendapatkan tanggapannya.(Rafli)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi