DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JAKARTA – Nilai tukar Rupiah berada di level Rp.14.605 per dolar AS pada Senin (3/8/2020). Posisi tersebut melemah 0,04% dibandingkan perdagangan Kamis (30/7/2020) sore di level Rp.14.600 per dolar AS.
Pagi ini, mayoritas nilai mata uang di kawasan Asia terpantau melemah terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 0,18%, dolar Singapura melemah 0,09%, won Korea Selatan melemah 0,27%, peso Filipina melemah 0,12%, Yuan China melemah 0,8%, dan Ringgit Malaysia melemah 0,06%. Sebaliknya, Baht Thailand menguat 0,07%, Rupee India menguat 0,05%, dan Dolar Taiwan menguat 0,15%.
Sementara itu, mayoritas mata uang di negara maju berotot di hadapan dolar AS. Poundsterling Inggris menguat 0,02%, Dolar Australia menguat 0,015%, dan Dolar Kanada menguat 0,04%. Hanya Franc Swiss yang tercatat masih mengalami pelemahan yakni 0,26%.
Kepala Riset Monex Investindo, Ariston Tjendra mengatakan hari ini rupiah berpotensi melemah ke kisaran Rp.14.700 dengan potensi support di Rp.14.500. Pelemahan terjadi akibat tingginya kekhawatiran pasar atas penyebarluasan penularan virus covid-19 di seluruh dunia yang bisa menghambat pemulihan ekonomi global.
“Beberapa negara melaporkan terjadinya second wave seperti di Vietnam, Jepang, Tiongkok, Hongkong, Australia, negara-negara di Eropa dan lain-lain,” ujarnya, Senin (3/8/2020).
Disisi lain, imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS juga kembali mendapatkan tekanan yang berarti meningkatnya permintaan terhadap obligasi tersebut.
“Ini mengindikasikan banyak pelaku pasar yang masuk ke aset aman. Yield obligasi tersebut menyentuh level terendah baru sejak Maret 2020 di 0,522% akhir pekan lalu,” tandasnya. (cni)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah