Pemerintah Siapkan Anggaran Rp.1T Untuk Pemulihan Koperasi

MEDAN - Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran Rp.1 triliun dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi dan UMKM, termasuk 15 koperasi yang ada di Sumatera Utara (Sumut).

Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) berharap penyaluran dana tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah di tengah pandemi Covid-19. Rencana penyaluran dana Rp.1 triliun tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penyerahan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi di Istana Negara Jakarta yang diikuti secara virtual oleh Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu), Musa Rajekshah dari Rumah Dinas Gubernur, belum lama ini.

Gubsu menerima Penyerahan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dari Presiden bersama 15 gubernur lainnya. Presiden Jokowi pun meminta agar dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang disiapkan Rp.1 triliun tersebut segera dikucurkan kepada koperasi.

“Ini segera berikan kepada koperasi-koperasi yang baik agar dari koperasi juga diberikan kepada anggota secepat-cepatnya,” kata Jokowi.

Dikatakannya, saat ini waktu yang tersisa semakin pendek dalam upaya untuk memulihkan usaha para pelaku koperasi dan UMKM di tanah air. Diharapkan sektor yang menyokong mayoritas pelaku ekonomi di Indonesia itu tidak terimbas perlambatan ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19.

Jokowi berharap, dengan adanya bantuan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga meningkat. Meskipun begitu, dia melihat saat ini angka-angka mulai baik.

“Saya ajak semuanya bergerak menumbuhkan ekonomi, semakin ungkit lagi. Saya senang angka mulai baik, konsumsi naik. Artinya peredaran uang di bawah ada karena BLT desa, bansos tunai, bansos sembako itu akan sangat memengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat,” sebut Jokowi.

Pemprovsu sangat menyambut baik adanya kucuran dana dari Pemerintah Pusat tersebut, apalagi untuk Sumut ada 15 koperasi yang menerima program pemulihan ekonomi untuk koperasi tersebut. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumut.

“Kita harapkan program Pemerintah Pusat ini dapat menggerakkan roda perekonomian nasional, termasuk Sumut,” kata Gubsu, Edy Rahmayadi.

Sejalan dengan itu, sambung Edy, Pemprovsu saat ini sedang menyiapkan stimulus ekonomi untuk membantu koperasi dan UMKM di Sumut. Plt.Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Ridho Haykal Amal menyampaikan Pemprovsu sedang membahas beberapa rencana program, salah satunya program alih usaha untuk UMKM. Selanjutnya ada sejumlah program pengembangan koperasi. Koperasi akan diberikan relaksasi atau kemudahan pembayaran dengan bunga yang rendah.

“Tapi progam ini masih belum final, masih dalam perbincangan,” kata Haykal.

Berdasarkan data, ada 51.832 UMKM di Sumut yang terdampak Covid-19. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan atau program untuk membantu UMKM terdampak tersebut, sehingga roda perekonomian di Sumut bisa terus tumbuh meningkat.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyampaikan, penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi dan UMKM dilakukan melalui tiga fase pemulihan. Pertama fase survival, pihaknya telah melakukan restrukturisasi pinjaman LPDB dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan. Sampai saat ini sudah dilakukan restrukturisasi kepada 40 mitra koperasi sudah 100%.

Kedua, fase pemulihan ekonomi dengan alokasi tambahan Rp.1 triliun, pembiayaan ini khusus disalurkan kepada koperasi dengan bunga 3% menurun, atau sekitar 1,5% per tahun untuk menjangkau sekitar 4,8 juta UMKM anggota koperasi.

“Sampai saat ini kami telah melakukan penyaluran pinjaman dengan total pencairan Rp381,4 miliar, dengan rincian untuk koperasi pola konvensional Rp.21,8 miliar ada 13 mitra, pola koperasi syariah Rp.109 miliar atau ada 21 mitra,” jelasnya.

Fase terakhir, program pertumbuhan ekonomi, pihaknya telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan Koperasi dan UKM, dengan pendampingan dari exercise koperasi simpan pinjam dengan koperasi BMT (syariah).

Disampaikan juga, saat ini ada 123.048 unit koperasi, dengan total anggota 22 juta orang, dengan aset Rp.152 triliun, dan omzet Rp.154 triliun. Koperasi konsumen paling besar 59%, koperasi produsen 19%, Koperasi simpan pinjam 13%, koperasi jasa 4,85%, koperasi pemasaran 2,6%. (IP)