"Pelanggan baru juga diberikan kemudahan melalui skema cicilan. Pembayaran awal ditetapkan sebesar 30 persen dari biaya yang harus dibayarkan," jelas Sahrim.
Selain menyasar calon pelanggan baru, program tersebut juga memberikan kemudahan bagi pelanggan lama yang sambungannya telah diputus akibat tunggakan.
Jika pelanggan kembali mengajukan penyambungan, Perumda Tirtanadi memberikan program penghapusan denda tunggakan sekaligus fasilitas cicilan biaya pemasangan kembali baru sesuai ketentuan yang berlaku.
Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi Arief S. Trinugroho mengatakan pihaknya siap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah ditetapkan manajemen.
Pihaknya, kata Arief, terbuka terhadap diskusi dan masukan masyarakat maupun pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
Menurut Arief, sejak kepemimpinan Direktur Utama Ardian Surbakti, berbagai langkah dan program telah dilakukan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik