JELAJAHNEWS.ID -Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 adalah lemahnya kemampuan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola anggaran tersebut.
Hal ini ia sampaikan usai melakukan kunjungan kerja spesifik BAKN ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara di Medan.
Eka menjelaskan bahwa ketidakberesan dalam pengelolaan TKD oleh Pemda mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi menjadi salah satu pertimbangan pemerintah melakukan pemotongan anggaran.
"Kenapa di APBN 2026 pemerintah memotong anggaran transfer daerah? Salah satunya adalah ketidakberesan Pemda, baik kabupaten/kota maupun provinsi, dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai anggaran transfer daerah," jelasnya kepada Parlementaria, Senin (24/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Eka menyatakan dukungannya terhadap usulan agar Pemda tidak lagi menerima anggaran secara langsung, melainkan hanya menerima fisik atau manfaat dari program yang diusulkan.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
"Pemda cukup menerima fisik atau manfaat dari anggaran yang diajukan, tidak mengelola anggarannya langsung. Dari sejumlah LHP BPK yang kami terima, terlihat bahwa Pemda belum maksimal, bisa karena SDM pelaporannya lemah atau karena kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya," terangnya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik