DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Langkah cepat dan berani Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution dalam menekan laju inflasi mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Masyarakat menilai, upaya pemerintah provinsi itu perlu diikuti dengan keseriusan dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Sumatera Utara agar pengendalian inflasi berjalan efektif.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sumatera Utara, Rolel Harahap, di Medan, Sabtu (25/10/2025). Menurutnya, langkah cepat Gubernur patut diapresiasi karena menunjukkan kepemimpinan yang tanggap terhadap persoalan ekonomi daerah.
"Namun saya melihat Pemkab/Pemkot, terutama daerah penyumbang inflasi terbesar, masih belum serius. Kami berharap Bupati dan Wali Kota bisa mengikuti ritme Gubernur," ujar mantan Wakil Wali Kota Tanjungbalai tersebut.
Baca Juga:Rolel, yang juga mantan Ketua KNPI Sumut, menyoroti adanya isu spekulan yang memanfaatkan situasi inflasi. Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya permainan harga oleh pihak tertentu.
"Jangan biarkan spekulan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Aparat penegak hukum harus turun tangan agar inflasi bisa ditekan," tegasnya.
Sementara itu, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekda Provsu), Dr. RE Nainggolan, MM, turut memberikan apresiasi atas langkah strategis Gubernur Bobby Nasution dalam mengendalikan inflasi. Ia menilai, kebijakan yang diambil menunjukkan kepemimpinan yang cepat tanggap dan berani mengambil keputusan.
"Gerak cepat Gubernur dalam menyiapkan 11 langkah strategis untuk menekan inflasi patut diapresiasi. Beliau tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian harga dan distribusi bahan pokok di Sumatera Utara," ujar mantan Bupati Tapanuli Utara itu.
RE Nainggolan menambahkan, kebijakan Gubernur yang mendorong investasi dan memberikan kemudahan bagi investor merupakan strategi jangka panjang yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
"Investasi yang sehat akan memperkuat rantai pasok, menciptakan lapangan kerja baru, serta menjaga daya beli masyarakat," tambahnya.
Dari sisi ekonomi, Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menyampaikan bahwa harga cabai merah mulai turun signifikan menjelang akhir pekan. Meski demikian, ia memperkirakan harga komoditas tersebut masih akan sulit stabil di kisaran Rp33 ribu per kilogram pada November mendatang.
"Ketergantungan Sumut pada pasokan cabai merah dari luar daerah membuat harga di sini sangat fluktuatif. Intervensi yang dilakukan Pemprov Sumut cukup efektif menekan harga, meski sempat mengalami kegagalan pada tahap awal," ujarnya.
Menurut Gunawan, intervensi harga yang dilakukan pemerintah daerah memang efektif dalam jangka pendek, namun perlu diimbangi dengan strategi jangka panjang.
"Intervensi jangan terlalu sering dilakukan, apalagi dengan skema subsidi barang dari luar wilayah. Hal itu bisa menimbulkan keluhan pedagang dan tidak memberi manfaat langsung bagi petani lokal," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah menyalurkan cabai merah ke sejumlah pasar, antara lain Pasar Petisah, Pasar Induk Lau Cih, Pasar MMTC, Pasar Sei Sikambing, Pusat Pasar, Pasar Sukaramai, serta beberapa pasar di Kabupaten Deliserdang.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sumut untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan utama penyumbang inflasi. Melalui kolaborasi lintas instansi tersebut, diharapkan laju inflasi di Sumut dapat terkendali.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah