JELAJAHNEWS.ID -Memasuki paruh pertama tahun 2025, perilaku belanja online masyarakat Indonesia terus mengalami perubahan. Peningkatan penetrasi e-commerce dan kemunculan platform quick-commerce menjadi faktor utama yang mendorong transformasi cara konsumen berbelanja, baik dari segi frekuensi, jenis produk yang dibeli, hingga pemanfaatan fitur digital seperti live shopping dan affiliate link.
Lembaga riset konsumen Jakpat merilis survei terbaru yang menyoroti tren belanja online masyarakat Indonesia sepanjang semester pertama 2025. Survei ini melibatkan 2.283 responden lintas generasi—Gen Z, Milenial, hingga Gen X—untuk memotret kebiasaan belanja digital yang semakin kompleks di tengah kompetisi antarplatform.
Transaksi Online Naik, Didominasi E-Commerce
Baca Juga:
Hasil survei menunjukkan bahwa 95% responden melakukan transaksi online dalam enam bulan pertama 2025—naik 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di antaranya, 88% berbelanja melalui platform e-commerce, dan 17% menggunakan quick-commerce, yang menunjukkan tren belanja instan mulai berkembang.
Platform seperti Shopee tetap menjadi pemimpin pasar e-commerce, dengan peningkatan pengguna dari 79% menjadi 84% dalam setahun. TikTok Shop juga mengalami pertumbuhan signifikan, naik dari 40% menjadi 46%.
Jumlah Transaksi Naik, Pengeluaran Justru Turun
Meskipun frekuensi belanja meningkat, pengeluaran rata-rata per bulan justru menurun. Rata-rata belanja di e-commerce tercatat Rp470.516 per bulan, turun 13% dari Rp543.250 pada semester pertama tahun sebelumnya.
"Ini mengindikasikan bahwa meskipun lebih banyak orang berbelanja, nilai transaksi per orang cenderung lebih kecil—terutama untuk produk sekunder seperti fesyen dan elektronik," ujar Head of Research Jakpat, Aska Primardi.
Sebaliknya, pengeluaran di platform quick-commerce justru naik 36%, dari Rp215.816 menjadi Rp293.922. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya penggunaan brand seperti Alfagift (dari 31% menjadi 66%), Klik Indomaret, dan GrabMart.
"Quick-commerce lebih sering digunakan untuk pembelian kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan barang rumah tangga, yang frekuensinya tinggi tapi nilai transaksinya kecil," tambah Aska.
Konsumen Lebih Hemat, Produk Sekunder Tergeser
Aska menilai tren ini menandakan bahwa konsumen mulai mengencangkan ikat pinggang, memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Sementara itu, anggaran untuk produk sekunder ditekan.
"Kalaupun membeli produk sekunder seperti fashion dan elektronik, konsumen cenderung mencari harga paling terjangkau," katanya.
Saat ini, produk impor sering kali menawarkan harga lebih murah dibandingkan produk lokal, sehingga lebih dipilih oleh konsumen. Hal ini menciptakan tantangan serius bagi pelaku UMKM dalam negeri.
"UMKM lokal kesulitan bersaing dari sisi harga di tengah melemahnya daya beli masyarakat," pungkas Aska.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi