DPR Soroti Selisih Rp10 Triliun Anggaran MBG, BGN Diminta Hitung Ulang Secara Presisi
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Ibu Kota menunjukkan tren penurunan secara tahunan (year-on-year/yoy). Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen kuat dalam menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi.
"Kami mengontrol inflasi secara serius. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan tidak meningkat, justru menurun. Ini sudah diberitakan di berbagai media," ujar Pramono saat menghadiri kegiatan di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (28/7/2025).
Untuk menekan laju inflasi, Pemprov DKI telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemberian insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025.
Baca Juga:"Kami ingin memastikan inflasi tidak melonjak tinggi. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI mengambil langkah-langkah nyata, termasuk pengurangan PBBKB," ujar Pramono.
Kebijakan pengurangan PBBKB ini dibagi menjadi tiga skema insentif, yakni:Pengurangan 50 persen untuk pengguna kendaraan pribadi,Pengurangan 50 persen untuk kendaraan umum,Pengurangan 80 persen untuk kendaraan pendukung alat utama sistem pertahanan dan keamanan, seperti tank, panser, kendaraan taktis, pesawat, serta kendaraan layanan publik seperti ambulans dan kapal rumah sakit.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak di DKI Jakarta menjadi salah satu alasan pemberian insentif tersebut. Ia menyebutkan bahwa dengan kondisi fiskal yang membaik, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk memberi keringanan kepada masyarakat.
"Dengan adanya peningkatan pendapatan pajak, kami ingin mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang berdampak langsung. Waktu pelaksanaan kebijakan ini akan kami umumkan lebih lanjut," pungkasnya.(jn/**)
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah