JELAJAHNEWS.ID -Sepanjang tahun 2025, kasus gagal bayar (galbay) dalam layanan pinjaman online (pinjol) mencuat dan menjadi sorotan publik. Fenomena ini banyak dikaitkan dengan komunitas pengguna yang secara aktif mencari cara untuk menghindari tagihan. Namun, menurut temuan terbaru Jakpat, lonjakan tersebut tidak dipicu oleh pengguna baru, melainkan berasal dari pengguna lama yang kesulitan mengelola kewajiban finansialnya di tengah tekanan ekonomi.
Jakpat melakukan survei terhadap 2.041 responden pada paruh pertama 2025, terdiri dari Generasi Z (39%), Milenial (42%), dan Generasi X (19%). Survei ini bertujuan mengungkap kebiasaan pengguna layanan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia, mencakup e-wallet, perbankan digital (mobile/internet), layanan Buy Now Pay Later (BNPL/paylater), pinjaman online, urun dana (crowdfunding), dan peer-to-peer (P2P) lending.
Hasil survei menunjukkan mayoritas responden menggunakan e-wallet (95%), diikuti oleh layanan paylater (29%) dan pinjol berbentuk uang tunai (9%). Sementara itu, 45% responden memanfaatkan layanan perbankan digital, dengan 89% menggunakan mobile/internet banking dan 45% mengakses digital banking.
Pertumbuhan Stagnan pada Fintech BNPL dan Pinjol
Dalam kategori paylater, Jakpat mencatat sedikit penurunan penggunaan aplikasi dari 31% pada paruh pertama 2024 menjadi 29% di tahun 2025. Namun, pengguna paylater dalam e-wallet meningkat dari 12% menjadi 14%. Faktor kemudahan pengajuan menjadi alasan utama (60%), disusul kebutuhan mendesak, pembayaran utang (32%), dan kebutuhan sehari-hari (30%). Pengguna pria cenderung memakai layanan ini untuk kebutuhan harian dan modal usaha, sementara Gen Z lebih banyak memanfaatkannya untuk hiburan.
Untuk pinjol, pertumbuhan juga stagnan, dari 8% menjadi 9% dalam setahun. Seperti paylater, pengguna pinjol juga terdorong oleh kemudahan proses aplikasi (75%). Penggunaan umumnya untuk kebutuhan mendesak (60%), melunasi utang (39%), dan keperluan harian (38%).
Menurut Head of Research Jakpat, Aska Primardi, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah pengguna fintech tidak mengalami pertumbuhan signifikan, intensitas penggunaannya bisa jadi meningkat.
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yan
Politik
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penyiaran tidak menjadi aturan yang memb
Politik
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi