DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Kesepakatan ini dituangkan dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan tersebut. Kedua pemimpin menegaskan komitmen memperluas kerja sama di sektor kesehatan, terutama terkait pelayanan kesehatan haji dan umrah. Fokus kerja sama juga mencakup pengembangan industri farmasi, vaksin, teknologi kesehatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Selain sektor kesehatan, Prabowo dan Pangeran MBS menyepakati kerja sama strategis di bidang ekonomi digital, sistem peradilan, ketenagakerjaan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pendidikan, riset ilmiah, industri, pertambangan, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, hingga konektivitas penerbangan.
Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kedua negara sepakat memperkuat koordinasi dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, terorisme, dan ekstremisme. Kerja sama juga mencakup keamanan siber, pertukaran informasi, pelatihan, serta peningkatan keahlian antar lembaga terkait.
Baca Juga:
"Kedua pihak menegaskan komitmen memperkuat koordinasi keamanan dan kerja sama dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama," bunyi pernyataan bersama tersebut.
Pertemuan bilateral ini juga menghasilkan penandatanganan sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman antara pelaku usaha kedua negara dengan total nilai sekitar USD27 miliar. Kesepakatan mencakup bidang energi bersih, industri petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan.
Kesepakatan tersebut mencerminkan keseriusan kedua negara dalam mewujudkan kemitraan ekonomi yang maju dan saling menguntungkan.
Keduanya juga menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dalam forum-forum multilateral seperti OKI, G20, IMF, Bank Dunia, dan Gerakan Non-Blok untuk menghadapi tantangan global dan memperjuangkan kepentingan bersama.(jn/**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah