Kesepakatan ini dituangkan dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan tersebut. Kedua pemimpin menegaskan komitmen memperluas kerja sama di sektor kesehatan, terutama terkait pelayanan kesehatan haji dan umrah. Fokus kerja sama juga mencakup pengembangan industri farmasi, vaksin, teknologi kesehatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Selain sektor kesehatan, Prabowo dan Pangeran MBS menyepakati kerja sama strategis di bidang ekonomi digital, sistem peradilan, ketenagakerjaan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pendidikan, riset ilmiah, industri, pertambangan, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, hingga konektivitas penerbangan.
Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kedua negara sepakat memperkuat koordinasi dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, terorisme, dan ekstremisme. Kerja sama juga mencakup keamanan siber, pertukaran informasi, pelatihan, serta peningkatan keahlian antar lembaga terkait.
Baca Juga:
"Kedua pihak menegaskan komitmen memperkuat koordinasi keamanan dan kerja sama dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama," bunyi pernyataan bersama tersebut.
Pertemuan bilateral ini juga menghasilkan penandatanganan sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman antara pelaku usaha kedua negara dengan total nilai sekitar USD27 miliar. Kesepakatan mencakup bidang energi bersih, industri petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan.
Kesepakatan tersebut mencerminkan keseriusan kedua negara dalam mewujudkan kemitraan ekonomi yang maju dan saling menguntungkan.
Keduanya juga menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dalam forum-forum multilateral seperti OKI, G20, IMF, Bank Dunia, dan Gerakan Non-Blok untuk menghadapi tantangan global dan memperjuangkan kepentingan bersama.(jn/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi