Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Langkah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Bukan sekadar kebijakan administratif, Inpres ini adalah fondasi dari perubahan sistemik yang digerakkan oleh keinginan untuk lebih adil.
“Data tunggal ini menjadi pedoman wajib bagi semua pihak yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah,” kata Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Senin (2/6/2025), usai rapat terbatas di Istana Merdeka.
Selama ini, bantuan sosial sering kali tak tepat sasaran. Berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial, program seperti Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (sembako) memiliki ketidaktepatan sasaran hingga 45%.
"Artinya, jutaan keluarga yang hidup dalam kesulitan tak kunjung terjamah bantuan, sementara mereka yang tak seharusnya justru menerima," ujarnya.
Saat uji coba data tunggal dilakukan pada triwulan kedua 2025, terungkap lebih dari 1,9 juta penerima yang tak lagi memenuhi syarat, dan sejumlah besar keluarga miskin masih tertinggal dari daftar penerima.
“Ini menunjukkan bahwa sistem lama memang perlu dibenahi. Kita ingin agar bantuan tak lagi salah alamat,” tutur Syaifullah.
Namun perbaikan data hanyalah satu bagian dari komitmen. Pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan nyata-beras 10 kilogram per bulan untuk dua bulan, menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Nilai total bantuan ini mencapai lebih dari Rp11 triliun, dengan prioritas utama pada keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Presiden ingin agar perhatian negara benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Bukan sekadar jumlah bantuan, tapi juga siapa yang menerima dan bagaimana dampaknya,” kata Syaifullah.
Di balik inisiatif ini, ada semangat untuk menghadirkan negara yang lebih peduli dan berpihak. Sebab bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan, bantuan bukan sekadar bantuan. Ia adalah simbol bahwa mereka tidak dilupakan.
Dan dengan satu data yang terintegrasi, harapan itu kini mulai menyala lebih terang.(jn/**)
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi