Naik Kereta Makin Sat-Set, BTN Hadirkan Pembayaran Digital di Loko Café dan Restoran KA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Langkah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Bukan sekadar kebijakan administratif, Inpres ini adalah fondasi dari perubahan sistemik yang digerakkan oleh keinginan untuk lebih adil.
“Data tunggal ini menjadi pedoman wajib bagi semua pihak yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah,” kata Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Senin (2/6/2025), usai rapat terbatas di Istana Merdeka.
Selama ini, bantuan sosial sering kali tak tepat sasaran. Berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial, program seperti Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (sembako) memiliki ketidaktepatan sasaran hingga 45%.
"Artinya, jutaan keluarga yang hidup dalam kesulitan tak kunjung terjamah bantuan, sementara mereka yang tak seharusnya justru menerima," ujarnya.
Saat uji coba data tunggal dilakukan pada triwulan kedua 2025, terungkap lebih dari 1,9 juta penerima yang tak lagi memenuhi syarat, dan sejumlah besar keluarga miskin masih tertinggal dari daftar penerima.
“Ini menunjukkan bahwa sistem lama memang perlu dibenahi. Kita ingin agar bantuan tak lagi salah alamat,” tutur Syaifullah.
Namun perbaikan data hanyalah satu bagian dari komitmen. Pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan nyata-beras 10 kilogram per bulan untuk dua bulan, menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Nilai total bantuan ini mencapai lebih dari Rp11 triliun, dengan prioritas utama pada keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Presiden ingin agar perhatian negara benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Bukan sekadar jumlah bantuan, tapi juga siapa yang menerima dan bagaimana dampaknya,” kata Syaifullah.
Di balik inisiatif ini, ada semangat untuk menghadirkan negara yang lebih peduli dan berpihak. Sebab bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan, bantuan bukan sekadar bantuan. Ia adalah simbol bahwa mereka tidak dilupakan.
Dan dengan satu data yang terintegrasi, harapan itu kini mulai menyala lebih terang.(jn/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah