Pemprov Sumut Perkuat UHC Nias Barat

NIAS BARAT - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Nias Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat akses layanan kesehatan yang layak dan merata.

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan jaminan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi penguatan UHC di Pendopo Bupati Nias Barat, Selasa (11/8/2026).

"UHC ini adalah pelayanan wajib dasar yang harus dilaksanakan seluruh kepala daerah dan negara," kata Surya.

Baca Juga:

• BPN Sumut dan Pemprov Sumut Perkuat Sinergi, Tata Kelola Pertanahan Jadi Sorotan

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumut, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Nias Barat telah mencapai 97,84 persen dari total penduduk. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta mencapai 91,01 persen.

Dengan capaian tersebut, status UHC Nias Barat saat ini berada pada kategori UHC Madya. Pemprov Sumut mendorong peningkatan cakupan dan keaktifan peserta agar status tersebut dapat ditingkatkan.

Surya mengatakan penguatan UHC membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemangku kepentingan di tingkat bawah. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara instan.

"Dan untuk ini, tentu perlu waktu, itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan, maka perlu kolaborasi yang kuat, hingga ke tingkat terbawah. Mudah-mudahan kerja sama kita, kolaborasi kita bisa mewujudkan visi misi kita bersama," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu menyambut baik komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat UHC di wilayahnya. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat.

Saat ini, Nias Barat memiliki 13 puskesmas, empat klinik pratama, dan satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemkab Nias Barat menargetkan status UHC daerah tersebut meningkat dari UHC Madya menjadi UHC Utama pada 2026.

"2026 kami ingin targetkan peningkatan status UHC Nias Barat menjadi UHC Utama, agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin menyeluruh," kata Eliyunus.

Dalam rapat tersebut, Surya didampingi Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti. Turut mendampingi Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat Alfi Syahrizal, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Achmad Fadly, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut Mulyono.(rel)