MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat realisasi program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, di seluruh wilayah. Percepatan dinilai penting mengingat pelaksanaan APBD 2026 telah memasuki akhir triwulan III dan berpotensi terkendala cuaca menjelang akhir tahun.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD (P-APBD) Sumut Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD Sumut dan Pemprov Sumut juga membahas penyampaian pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Konsumen serta Ranperda tentang Kepemudaan.
Baca Juga:Rapat paripurna dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus beserta para Wakil Ketua dan anggota DPRD Sumut, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait percepatan penyaluran bantuan bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) yang telah dialokasikan dalam APBD Sumut 2026.
Bantuan tersebut antara lain mencakup bantuan sosial (bansos), bantuan rumah ibadah, bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah program bantuan lainnya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik