Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi BUMD untuk saling berkolaborasi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
"Kalau bisa disatukan untuk kepentingan masyarakat, tentu akan lebih baik. Kolaborasi ini kita harapkan membawa perbaikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Sumut Swangro Lumban Batu, yang mewakili enam direktur BUMD, mengatakan Fun Walk tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Swangro mengatakan kegiatan tersebut bermula dari komunikasi informal antarpimpinan BUMD yang kemudian berkembang menjadi kegiatan bersama.
"Ini lahir dari kopi santai. Dari situ lahirlah Fun Walk dengan kurang lebih 4.000 peserta gabungan enam BUMD di Sumut. Ini bukan seremonial, tetapi kekeluargaan kami sebagai BUMD," katanya.
Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum awal untuk memperluas kolaborasi antarbadan usaha milik daerah, baik melalui kegiatan olahraga maupun berbagai program bersama lainnya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik