"Kalau setiap tahun kita bantu 1.000, mau berapa tahun baru selesai. Maka dari itu kami minta agar bisa ditambah minimal satu tahun 5.000 yang bisa dibantu," kata Bobby.
Menurut Bobby, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar bagi produk UMKM. Pemprov Sumut pun akan menyiapkan insentif agar pelaku UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya.
"Tahun depan kami coba beri insentif kepada pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal gratis minimal 5.000 pelaku UMKM," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
Haikal menilai sertifikasi halal bukan hanya memberikan jaminan kepada konsumen, tetapi juga dapat menjadi nilai tambah bagi produk UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas.
"Kami mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur dan jajaran. Kita berharap dengan difasilitasinya sertifikat halal ini, bisa membuat pelaku UMKM lebih berkembang," kata Haikal.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik