MEDAN -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan sedikitnya 5.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat fasilitasi sertifikasi halal gratis mulai 2027. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penguatan ekosistem industri halal sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM di Sumut.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan jumlah UMKM yang telah mengantongi sertifikat halal saat ini masih jauh dibandingkan total UMKM di Sumut. Dari sekitar 1,4 juta UMKM, baru sekitar 100 ribu UMKM yang telah memiliki sertifikat halal.
"Berarti masih ada PR kurang lebih 1,3 juta lagi yang harus disertifikasi halal untuk yang produknya memang halal," kata Bobby saat membuka Sumut Halal Fest 2026 di Medan, Rabu (26/8/2026).
Baca Juga:Bobby menilai program fasilitasi sertifikasi halal yang berjalan saat ini belum cukup untuk mengejar jumlah UMKM yang belum tersertifikasi. Pemprov Sumut tahun ini baru membantu sekitar 1.000 UMKM memperoleh sertifikat halal.
"Tahun ini kita bantu sertifikat halal untuk 1.000 UMKM, tapi saya rasa angkanya masih kecil," ujarnya.
Karena itu, Pemprov Sumut berencana meningkatkan jumlah UMKM penerima bantuan sertifikasi halal menjadi minimal 5.000 pelaku usaha per tahun mulai 2027.
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
