"Administrasi organisasinya kami targetkan selesai pada akhir 2026," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyampaikan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap pengembangan transportasi di Sumatera Utara.
"Kami akan terus mendukung Sumut agar semakin maju, berkembang, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional," ujar Fatoni.
Sementara itu, Komisaris Utama Jasa Raharja, Aan Suhanan, menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam mendukung pengembangan transportasi, termasuk upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.
"Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi untuk menekan kecelakaan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor," kata Aan.(jns)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik