JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT). Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyatakan bahwa transportasi umum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni bersama jajaran Jasa Raharja di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (31/8/2026).
"Karena komitmen kita memberikan pelayanan yang utama, Pemprov sangat mendukung pengembangan BRT," ujar Bobby.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak diukur dari tingginya jumlah kendaraan pribadi, melainkan dari sejauh mana masyarakat beralih menggunakan transportasi massal yang nyaman dan andal.
"Tolok ukur keberhasilan pelayanan publik adalah bagaimana transportasi massal bisa menjadi pilihan utama masyarakat," katanya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumut telah meluncurkan layanan BRT Mebidang yang melayani rute Medan–Binjai dan Medan–Lubukpakam. Saat ini, layanan tersebut masih dapat dinikmati masyarakat secara gratis sebagai bagian dari tahap awal pengoperasian.
Selain itu, Bobby mengungkapkan bahwa pembentukan organisasi pengelola BRT sedang dalam proses dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan operasional BRT berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik