"Jadikan Jambore ini sebagai pengalaman yang berharga untuk membentuk pribadi yang semakin baik," pungkasnya sebelum menyematkan tanda peserta Jamda Sumut 2026.
Jambore Jadi Ruang Pembelajaran Kehidupan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo mengatakan Jambore bukan sekadar perkemahan besar yang dilaksanakan setiap lima tahun.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan ruang pembelajaran kehidupan bagi Pramuka Penggalang berusia 11 hingga 15 tahun. Di dalamnya, peserta belajar membangun persahabatan, kepemimpinan, karakter, sekaligus mempersiapkan masa depan.
"Di sinilah persahabatan dibangun, kepemimpinan dilatih, karakter ditempa dan cita-cita masa depan mulai dipersiapkan," katanya.
Bachtiar memberikan apresiasi kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut yang dinilai telah mempersiapkan Jamda dengan baik. Ia juga menyoroti pelaksanaan Jamda XI Sumut 2026 yang untuk pertama kalinya di Indonesia tidak memungut biaya kepada peserta.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik