JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berdialog langsung dengan masyarakat Nias Barat melalui program SADA (Sapa Daerah). Forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi sekaligus mendapatkan respons langsung dari pemerintah terkait persoalan yang mereka hadapi.
Pertemuan yang berlangsung di RPJ Beach, Sirombu, Nias Barat, Sabtu (18/7/2026), diwarnai berbagai usulan masyarakat. Mulai dari kebutuhan sarana dan prasarana nelayan, pembangunan infrastruktur jalan, hingga dukungan pembangunan rumah ibadah.
Bobby Nasution yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu mendengarkan satu per satu aspirasi warga. Sejumlah persoalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut bahkan langsung mendapat tindak lanjut.
Baca Juga:Salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan nelayan berupa kapal, alat tangkap, serta pembangunan pemecah ombak.
Menanggapi hal tersebut, Bobby memastikan bantuan kapal dan alat tangkap akan direalisasikan setelah Agustus 2026. Sementara untuk pembangunan pemecah ombak, ia menjelaskan bahwa proyek tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga Pemprov Sumut akan mendorong koordinasi dengan kementerian terkait.
"Untuk kapal nanti setelah bulan delapan. Selain dari Pemprov, saya juga siap menambah bantuan kapal lewat uang pribadi, termasuk penambahan alat tangkap. Kalau pemecah ombak ini proyek kementerian, tapi kami akan dorong ke kementerian dan berkolaborasi dengan mereka," ujar Bobby.
Jalan Rusak Ditangani Bertahap
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru&039yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan meng
Politik