Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Dalam peninjauan tersebut, Surya juga melihat secara langsung salah satu titik longsor yang mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kerusakan badan jalan dapat mengganggu kelancaran arus transportasi sekaligus meningkatkan risiko bagi pengguna jalan.
Pekerjaan penanganan dilakukan dengan membangun pondasi yang kuat terlebih dahulu. Struktur tersebut diharapkan dapat memperkokoh badan jalan dan memberikan perlindungan terhadap bagian jalan yang rawan mengalami longsor.
Berdasarkan target pekerjaan yang disampaikan, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan. Surya meminta seluruh pihak yang terlibat memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan jadwal yang telah ditentukan.
Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari perhatian Pemprov Sumut terhadap Kepulauan Nias. Selain menjaga konektivitas, pembangunan jalan dan penanganan titik longsor dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat serta mempercepat pembangunan kawasan.
Kunjungan Surya juga sejalan dengan agenda Gubernur Sumut Bobby Nasution yang berkantor di Kepulauan Nias. Agenda tersebut diarahkan untuk memastikan berbagai program pembangunan di kawasan Kepulauan Nias berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Prinsipnya kita ingin pembangunan infrastruktur ini tepat waktu. Sebagaimana pesan Pak Gubernur (Bobby Nasution) pada agenda Berkantor di Kepulauan Nias untuk memastikan pembangunan berjalan optimal, dan wilayah ini tidak lagi masuk kategori tertinggal," pungkas Surya.(jns)
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum