Dalam kesempatan tersebut, Mahyaruddin memaparkan sejumlah usulan prioritas, antara lain perbaikan jalan, pembangunan terminal, serta pembangunan akses menuju Pulau Buaya di Kecamatan Teluk Nibung yang direncanakan sebagai kawasan sentra perikanan.
"Kami berharap perhatian dari Pak Gubernur untuk membantu membenahi Kota Tanjungbalai. Salah satu rencana kami adalah pengembangan kawasan sentra perikanan yang memerlukan pembangunan akses jembatan menuju lokasi dengan panjang sekitar 100 hingga 150 meter," ujar Mahyaruddin.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai telah melaksanakan program Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta, sebagaimana menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Tanjungbalai telah mencapai 99,4 persen dari jumlah penduduk.
Ke depan, Pemerintah Kota Tanjungbalai akan memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Tanjungbalai, agar manfaat program jaminan kesehatan dapat dirasakan secara optimal oleh masyaraka
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah