"Tadi saya mendengarkan langsung dari warga, banyak mobil bertonase besar lewat sini. Kita pastikan ditutup. Kita minta mereka mengurus izin," ujar Bobby.
Ia menjelaskan, apabila pelaku usaha pertambangan mengurus seluruh perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah akan mempertimbangkan pembangunan akses jalan khusus agar kendaraan operasional tidak lagi menggunakan jalan yang dipakai masyarakat.
"Selama ini jalan di Kecamatan Galang kapasitasnya 8 ton. Jadi jika para penambang galian mengurus izin, kita akan buat akses tersendiri," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga meminta Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan untuk mempercepat perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjutnya, siap memberikan dukungan anggaran apabila diperlukan.
"Bapak Bupati silakan lakukan perbaikan, kami siap memberikan dukungan dana," katanya.
Selain mengawal pembangunan, Bobby mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana. Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan kendala atau dugaan penyimpangan selama proses pembangunan berlangsung.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah