DPR RI Serap Aspirasi Prolegnas 2027, Soroti Penyesuaian Status Jakarta Jadi DKJ
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik guna mendukung keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins (program prioritas yang memberikan hasil cepat) serta Proyek Strategis Daerah (PSD). Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat evaluasi progres pembangunan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (3/6/2026).
Rapat evaluasi yang turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap itu bertujuan mengakselerasi realisasi pembangunan menjelang berakhirnya semester pertama tahun anggaran 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menilai percepatan pelaksanaan program menjadi langkah penting agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.
Dalam arahannya, Surya meminta seluruh pimpinan OPD menyampaikan perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Ia mengingatkan bahwa waktu efektif pelaksanaan program semakin terbatas sehingga seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih cepat dan terukur.
Baca Juga:"Saya meminta laporan sudah sejauh mana progres Proyek Strategis Daerah (PSD) kita. Saya minta kita semua jangan terlena, karena waktu kita sudah sangat mendesak. Sisa waktu efektif kita tinggal 142 hari kerja lagi," tegas Surya di hadapan para pimpinan OPD.
Menurut Surya, percepatan realisasi kegiatan fisik menjadi sangat krusial karena semester pertama tahun anggaran segera berakhir. Oleh sebab itu, seluruh pekerjaan yang telah direncanakan diharapkan dapat dipacu penyelesaiannya sebelum memasuki semester berikutnya agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
Selain menyoroti PSD, Surya juga mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 139 program PHTC yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Program-program tersebut diharapkan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Secara khusus, Surya meminta delapan perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab utama pelaksanaan PHTC untuk memusatkan perhatian dan sumber daya dalam menyelesaikan seluruh target yang telah ditetapkan.
"Secara khusus, delapan dinas yang menangani PHTC harus benar-benar konsentrasi dalam menuntaskan target yang ada. Kita ingin rapat ini menghasilkan pokok-pokok pikiran konkret yang mempercepat implementasi PHTC di lapangan," katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar lebih proaktif dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program. Hambatan tersebut, menurut Surya, tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga persoalan administrasi maupun regulasi di lingkungan masing-masing perangkat daerah.
Surya menegaskan bahwa setiap kendala harus segera diselesaikan melalui koordinasi lintas perangkat daerah sehingga realisasi fisik dan penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Utara.
Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu), Faisal Arif Nasution, memaparkan perkembangan pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Faisal menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 4.923 kegiatan pembangunan yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan total alokasi anggaran sekitar Rp3,3 triliun. Seluruh kegiatan tersebut terus dipantau secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.(jns)
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik