JELAJAHNEWS.ID -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik guna mendukung keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins (program prioritas yang memberikan hasil cepat) serta Proyek Strategis Daerah (PSD). Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat evaluasi progres pembangunan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (3/6/2026).
Rapat evaluasi yang turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap itu bertujuan mengakselerasi realisasi pembangunan menjelang berakhirnya semester pertama tahun anggaran 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menilai percepatan pelaksanaan program menjadi langkah penting agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.
Dalam arahannya, Surya meminta seluruh pimpinan OPD menyampaikan perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Ia mengingatkan bahwa waktu efektif pelaksanaan program semakin terbatas sehingga seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih cepat dan terukur.
Baca Juga:"Saya meminta laporan sudah sejauh mana progres Proyek Strategis Daerah (PSD) kita. Saya minta kita semua jangan terlena, karena waktu kita sudah sangat mendesak. Sisa waktu efektif kita tinggal 142 hari kerja lagi," tegas Surya di hadapan para pimpinan OPD.
Menurut Surya, percepatan realisasi kegiatan fisik menjadi sangat krusial karena semester pertama tahun anggaran segera berakhir. Oleh sebab itu, seluruh pekerjaan yang telah direncanakan diharapkan dapat dipacu penyelesaiannya sebelum memasuki semester berikutnya agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
Selain menyoroti PSD, Surya juga mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 139 program PHTC yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Program-program tersebut diharapkan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Secara khusus, Surya meminta delapan perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab utama pelaksanaan PHTC untuk memusatkan perhatian dan sumber daya dalam menyelesaikan seluruh target yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum