Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung serentak pada 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Menurutnya, sensus tersebut memiliki peran strategis dalam menyediakan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Ajakan itu disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) XII Tahun 2026 di Open Stage Parapat, Kamis (11/6/2026).
Bobby menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting dalam merancang berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga:"Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah," kata Bobby.
Menurutnya, ketersediaan data yang lengkap dan akurat menjadi kebutuhan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Terlebih, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen, sehingga Sumatera Utara diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target tersebut.
Bobby menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk yang besar serta struktur demografi yang dimiliki, Sumatera Utara memiliki potensi kuat untuk menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.
"Hari ini kita terus berbicara tentang penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk dan demografi yang dimiliki Sumatera Utara, kita harus mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sekitar 6,7 hingga 7,1 persen. Ini target yang harus dicapai bersama," ujarnya.
Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha, sektor ekonomi, serta aktivitas bisnis yang berkembang di tengah masyarakat. Informasi tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih efektif.
Karena itu, Bobby meminta seluruh kepala daerah untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami manfaat sensus serta bersedia memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas di lapangan.
"Kalau perlu, kegiatan sosialisasi seperti ini dilaksanakan juga di kabupaten dan kota masing-masing. Tidak semua bupati dan wali kota mendapatkan kesempatan memimpin daerah saat pelaksanaan sensus ekonomi. Semakin banyak masyarakat memahami manfaat sensus, semakin baik kualitas data yang diperoleh," katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang hanya dilaksanakan sekali dalam 10 tahun. Oleh karena itu, pelaksanaannya memiliki nilai strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.
"Hasil sensus bukan sekadar data statistik, tetapi menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan daerah dan nasional untuk beberapa tahun ke depan," ujar Sonny.
Ia berharap dukungan pemerintah daerah di seluruh Sumatera Utara dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan berkualitas.
Sebagai bagian dari upaya sosialisasi, BPS RI mengampanyekan gerakan TIR, yaitu Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga. Kampanye tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses pendataan berjalan lancar.
"Terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur. Kami mengusung kampanye TIR untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. TIR itu pertama, terima petugas sensus. Kedua, isi data dengan benar. Ketiga, rahasia data tetap terjaga," jelasnya.(jns/**)
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi