Pembangunan BRT Mebidang Ditargetkan Rampung pada 2027

JELAJAHNEWS.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang). Langkah tersebut dilakukan guna memastikan proyek strategis nasional (PSN) di sektor transportasi itu dapat selesai sesuai target dan beroperasi optimal pada 2027.

Pembahasan percepatan proyek dilakukan dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Advisor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Program Sistem Transportasi Massal Perkotaan (MASTRANS), Danang Parikesit, beserta jajaran.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai aspek penting yang menjadi penopang keberhasilan proyek, mulai dari pembangunan fisik, kelembagaan, regulasi, hingga skema pembiayaan. Pembahasan tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan operasional sistem transportasi publik modern yang akan melayani kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang.

"Pemprov Sumut sangat mendukung proyek BRT Mebidang yang merupakan proyek strategis nasional. Program ini untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan," ujar Sulaiman Harahap.

BRT Mebidang merupakan salah satu proyek transportasi massal yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di kawasan perkotaan. Sistem ini dirancang untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pada tahap awal operasional, BRT Mebidang direncanakan mulai beroperasi tahun ini dengan menggunakan armada bus listrik melalui kerja sama dengan Tiongkok. Penggunaan kendaraan berbasis energi listrik tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transportasi yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.

Sebanyak 12 koridor akan dilayani pada tahap awal pengoperasian. Dari jumlah tersebut, 10 koridor berada di wilayah Kota Medan, sedangkan dua koridor lainnya melayani kawasan Mebidang dan akan dikelola oleh Pemprov Sumut bersama Kementerian Perhubungan.

Dua koridor yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Sumut meliputi rute Binjai–Medan–Carrefour serta Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi. Kehadiran koridor tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Terkait kelembagaan, Sulaiman menjelaskan bahwa pengelolaan awal proyek BRT Mebidang akan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Perhubungan Sumut. Selain itu, Pemprov Sumut juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), yang berpotensi dilibatkan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan program tersebut.

Sementara itu, Advisor Ditjen Perhubungan Darat untuk MASTRANS, Danang Parikesit, menyampaikan bahwa pembangunan fisik proyek Sistem Transportasi Massal Perkotaan yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deliserdang telah berjalan. Sejumlah infrastruktur dasar, seperti halte dan jalur koridor, saat ini terus dikembangkan.

Meski demikian, Danang menilai masih diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait kelembagaan, regulasi, dan mekanisme pembiayaan agar operasional BRT dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Menurutnya, koordinasi antarpemerintah daerah menjadi faktor penting karena proyek ini melibatkan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.(jns/**)