Dua koridor yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Sumut meliputi rute Binjai–Medan–Carrefour serta Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi. Kehadiran koridor tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih nyaman bagi masyarakat.
Terkait kelembagaan, Sulaiman menjelaskan bahwa pengelolaan awal proyek BRT Mebidang akan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Perhubungan Sumut. Selain itu, Pemprov Sumut juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), yang berpotensi dilibatkan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan program tersebut.
Sementara itu, Advisor Ditjen Perhubungan Darat untuk MASTRANS, Danang Parikesit, menyampaikan bahwa pembangunan fisik proyek Sistem Transportasi Massal Perkotaan yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deliserdang telah berjalan. Sejumlah infrastruktur dasar, seperti halte dan jalur koridor, saat ini terus dikembangkan.
Meski demikian, Danang menilai masih diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait kelembagaan, regulasi, dan mekanisme pembiayaan agar operasional BRT dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Menurutnya, koordinasi antarpemerintah daerah menjadi faktor penting karena proyek ini melibatkan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.(jns/**)