Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan daya saing perusahaan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Coaching Clinic yang diikuti jajaran direksi dan pengelola BUMD di Sumatera Utara.
Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, saat membuka Bimtek Coaching Clinic BUMD Provinsi Sumut di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (20/5/2026).
Menurut Sulaiman, BUMD memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga:"BUMD memiliki peranan penting dalam mendukung pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah," ujar Sulaiman.
Ia menegaskan bahwa keberadaan BUMD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui layanan yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor-sektor ekonomi strategis di daerah.
Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang, Sulaiman menilai pola pengelolaan BUMD harus mengalami transformasi. Perubahan teknologi, regulasi yang semakin dinamis, dan meningkatnya tuntutan masyarakat menjadi tantangan yang harus direspons dengan pendekatan yang lebih profesional dan inovatif.
"Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, pengelolaan BUMD tidak dapat lagi dilakukan dengan pola kerja biasa-biasa saja. Dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, kemampuan analitis, kepemimpinan yang kuat, serta pemahaman yang baik terhadap tata kelola perusahaan yang sehat," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum