JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat realisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 6.100 badan hukum KDKMP telah terbentuk dan tersebar di seluruh desa dan kelurahan pada 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut, Ady Putra Parlaungan, mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan koperasi yang modern, profesional, dan berbasis digital.
"Saat ini telah terbentuk total 6.100 badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara," ujar Ady Putra Parlaungan, Senin (25/5/2026).
Baca Juga:Selain fokus pada pembentukan badan hukum, Pemprov Sumut juga mendorong penguatan tata kelola koperasi melalui sistem digital. Dari seluruh koperasi yang telah terbentuk, sekitar 98 persen telah terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Koperasi Desa (SIMKOPDES), yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan koperasi.
Menurut Ady, saat ini pemerintah sedang mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung berupa gedung dan gerai koperasi agar dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Sebanyak 1.685 titik lahan sedang dalam proses pembangunan dan 353 gerai sudah selesai 100 persen serta siap melayani masyarakat," katanya.
Program KDKMP tidak hanya diarahkan sebagai lembaga simpan pinjam atau layanan keuangan masyarakat. Pemprov Sumut menargetkan koperasi menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan warga dalam satu ekosistem usaha.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik