"Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak. Sumbar Rp24 miliar, total masih ada 11 kabupaten yang masih perlu atensi khusus," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan perkembangan program rehabilitasi sarana pendidikan yang rusak akibat banjir dan longsor. Dari total 4.992 sekolah yang terdampak, sebanyak 3.084 sekolah akan segera direhabilitasi karena telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen).
"Sebanyak 3.084 sekolah itu sudah ada Perjanjian Kerja Samanya dengan Kemdikdasmen. Sisanya bukan didiamkan, tetapi akan ada PKS berikutnya," jelas Tito.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak juga mulai berjalan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengerjakan pembangunan huntap yang berada di atas lahan milik masyarakat. Namun, pembangunan huntap komunal di sejumlah daerah masih menghadapi kendala terkait penyediaan lahan yang aman dari potensi bencana.
"Kalau yang di tanahnya sendiri sudah dikerjakan BNPB. Yang komunal, ada beberapa daerah yang lahannya masih perlu proses lagi karena harus jauh dari daerah bencana. Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup juga harus menyiapkan lahannya," terang Tito.
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru&039yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan meng
Politik