Selain melalui penyetoran kembali dividen, sejumlah pemerintah daerah juga telah menyiapkan tambahan penyertaan modal. Pemerintah Provinsi Sumut, misalnya, mengalokasikan tambahan modal sebesar Rp100 miliar pada tahun ini.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berencana menambah modal sekitar Rp70 miliar yang akan dimasukkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ada yang menganggarkan, seperti Tapanuli Selatan yang perencanaannya pada 2025 dituangkan ke APBD akan menambahkan kurang lebih Rp70 miliar, termasuk 15 persen dividen. Kami dari Provinsi Sumut selain inbreng aset sebelumnya juga ada penambahan Rp100 miliar lagi," ujar Bobby.
Ia optimistis langkah tersebut dapat mempercepat peningkatan kapasitas Bank Sumut sehingga mampu bersaing dengan bank-bank lain di tingkat nasional.
Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa penguatan modal saja tidak cukup. Menurutnya, Bank Sumut juga harus memperluas basis bisnis dan meningkatkan inovasi produk agar tidak hanya bergantung pada dana pemerintah daerah dan aparatur sipil negara (ASN).
Ia menilai diversifikasi produk dan peningkatan layanan menjadi faktor penting untuk menarik lebih banyak dana pihak ketiga dari masyarakat serta memperluas pangsa pasar.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik