DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama para pemegang saham PT Bank Sumut (Perseroda) sepakat mempercepat penguatan permodalan agar Bank Sumut dapat naik kelas ke kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing bank daerah sekaligus mengantisipasi kebijakan konsolidasi perbankan yang akan diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2029.
Kesepakatan itu disampaikan Bobby Nasution usai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank Sumut di Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Senin (6/4/2026).
Menurut Bobby, OJK telah menetapkan ketentuan bahwa bank yang ingin masuk kategori KBMI 2 harus memiliki modal inti minimal Rp6 triliun. Sementara saat ini modal inti Bank Sumut masih berada pada kisaran Rp5,2 triliun atau masih kekurangan sekitar Rp800 miliar untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Baca Juga:"Aturan OJK pada 2029 untuk bank itu minimal Rp6 triliun. Rp6 triliun itu sudah masuk KBMI 2. Jadi, sebagai pemegang saham, pemerintah daerah sepakat bahwa kita harus mengejar modal Rp6 triliun," kata Bobby.
KBMI merupakan klasifikasi bank berdasarkan besaran modal inti yang dimiliki. KBMI 2 mencakup bank dengan modal inti antara Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Saat ini, Bank Sumut masih berada pada kategori KBMI 1 yang diperuntukkan bagi bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun.
Bobby menjelaskan, untuk mencapai target tersebut, seluruh pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota sepakat menyisihkan sebagian dividen tahun buku 2025 untuk memperkuat modal perusahaan.
Sebanyak 15 persen dividen yang menjadi hak pemegang saham akan disetor kembali sebagai tambahan modal pada 2026. Kebijakan itu diharapkan dapat mempercepat pencapaian target modal inti sesuai ketentuan regulator.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik